5 Essential Elements For reformasi intelijen

5 Essential Elements For reformasi intelijen

Blog Article

Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, menawarkan daya tarik luar biasa tidak hanya pada siang hari tetapi juga saat malam tiba.

Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap BIN. Salah satu aspek kunci dalam tata kelola intelijen adalah pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Beberapa peristiwa yang melibatkan intelijen seperti pembebasan sandera pesawat Woyla dan pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang berhasil sukses merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi intelijen.

Introducing by themselves as “the Main, protector, mild-pounds of Asia” and “much more mature brother,” the Japanese’s correct legacy was the generation of selections for indigenous Indonesians to get involved in politics, administration, along with army.

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup deadly. Beberapa pendadakan strategis tersebut adalah terorisme, konflik agraria, dan separatisme dan masalah perbatasan.

Cara-cara yang lebih cerdas dan menghargai hak asasi manusia dalam koridor pencarian informasi bagi consumer harus diterapkan dalam metode kegiatan/operasi inteijen.

. What need to be stressing isn't the new principles promoted but The present absence of norms of democratic oversight in surplus of intelligence.

Individualized: Customs (kebiasaan) or conventions, Which may be classified similar to a supply of regulation, are customary regulation, that may be differentiated from common customs. Customary legislation (hereinafter “customs”) encompass regulations that Although not enacted due to ailment or its subordinate authority are relevant as legislation.

Gerakan reformasi intelijen tersebut akhirnya menghasilkan produk UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen informasi lebih lanjut Negara. Dalam Undang-undang tersebut (pasal 5) menyatakan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Melakukan kegiatan khusus (didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di luar negeri bertujuan dalam perencanaan dan sehingga pelaksanaan agar "peran Pemerintah Amerika Serikat tidak terlihat atau diketahui oleh publik," dan berfungsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di Amerika Serikat, opini publik, kebijakan, media dan atau tidak termasuk kegiatan diplomatik atau pengumpulan dan produksi intelijen atau mendukung fungsi terkait);

Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, serta peningkatan teknologi intelijen yang mandiri menjadi fokus reformasi intelijen.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Rodon mengungkapkan, “Lembaga BIN saat ini semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.”